UPTD Puskesmas Sukorejo Gunakan Dana Cukai untuk Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

    UPTD Puskesmas Sukorejo Gunakan Dana Cukai untuk Tingkatkan Pelayanan Masyarakat
    Puskesmas Sukorejo juga menggunakan alokasi DBHCHT untuk pelayanan kesehatan umum dan gigi serta pengadaan alat pelindung diri (Foto: JIS)

    KOTA BLITAR - Anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kota Blitar mulai didistribusikan ke sejumlah dinas. Untuk UPTD Puskesmas Sukorejo, lebih berfokus kepada peningkatan pelayanan kesehatan.

    Menurut, Kasubbag Tata Usaha Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) Puskesmas Sukorejo Kota Blitar, Sabila Fabi mengatakan, berdasarkan data masuk, puskesmas sukarejo mendapat jatah anggaran DBHCHT sebesar Rp 337, 8 di tahun 2021. Menurutnya, dari jumlah tersebut, langsung melangkah cepat dan dialokasikan untuk pengadaan alat kesehatan berupa bahan kesehatan dalam upaya membantu menanggulangi pendemi Covid-19.

    WIRAUSAHA.CO.ID
    market.biz.id WIRAUSAHA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Anggaran DBHCHT juga dipergunakan dalam menangani kasus stunting di Kota Blitar. Karena ditengah pandemi Covid-19 banyak pendapatan keluarga yang menurun sehingga sebagian anggaran dialihkan kesana, " ujarnya, Jum'at (26/11/2021).

    Lebih lanjut ia menjelaskan, sebenarnya bukan hanya itu saja, pihaknya juga manfaatkan anggaran DBHCHT untuk pemeriksaan kesehatan masyarakat di Pos PPKM Mikro. Jadi kita gunakan anggaran tersebut sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat.

    Nasi Goreng Campur
    market.biz.id Nasi Goreng Campur
    60% Rp 3.000
    Beli sekarang!

    "Hingga kini penggunaan anggaran DBHCHT di Puskesmas Sukorejo sudah terserap sekitar 80 persen. Diharapkan, dari jumlah itu nantinya dapat terserap 100 persen dan tepat sasaran. Disamping itu kata dia, semua Puskesmas Sukorejo juga menggunakan alokasi DBHCHT untuk pelayanan kesehatan umum dan gigi serta pengadaan alat pelindung diri (APD), " tandasnya.

    Diketahui dari berbagai sumber, penggunaan DBHCHT diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT. Penggunaan tersebut untuk 5 program sesuai UU nomor 39 tahun 2007. Dalam PMK 222/PMK.07/2017 secara detail diatur penggunaan DBH CHT minimal 50% untuk bidang kesehatan yang mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (Adv/tn)

    Sumartono

    Sumartono

    Artikel Sebelumnya

    Kepala Desa Karangsono Lantik Pengurus RT...

    Artikel Berikutnya

    Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Dorong RT/RW...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 38

    Postingan Tahun ini: 2156

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 33

    Postingan Tahun ini: 1663

    Registered: May 25, 2021

    Wijaya

    Wijaya verified

    Postingan Bulan ini: 11

    Postingan Tahun ini: 654

    Registered: Oct 11, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 10

    Postingan Tahun ini: 189

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    Aa Ruslan Sutisna verified

    Dua Kafilah MTQ Barru Raih Juara 1
    Paripurna DPR RI, Hasnah Syam Sampaikan Pendapat Fraksi Nasdem
    Kapolres Barru Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat Personil
    Ketua Perbasi Barru Andi Rusman Rustam Resmi Dilantik

    Rekomendasi

    Doa Lintas Agama dari Polri untuk Indonesia yang Lebih Baik 
    Hoegeng Award, Kapolri Buka Ruang Kritik Untuk Terus Lakukan Perbaikan
    Gubernur Jatim Terima Penganugrahan Pin Emas dan Penghargaan dari Kapolri
    Jaksa Agung RI Resmikan Rumah Restorative Justice di FH UNAIR
    Kasal Tinjau Bakal Lokasi Mabes AL di IKN Nusantara

    Ikuti Kami